Penegakan Hukum Laut di Ampenan merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Keamanan maritim di wilayah ini perlu ditingkatkan agar aktivitas pelayaran dan perdagangan dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Wilayah III Mataram, Letkol Bakamla Laut (E) Dwi Suryanto, penegakan hukum laut di Ampenan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. “Kami terus berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga agar penegakan hukum laut di Ampenan dapat berjalan efektif,” ujarnya.
Tantangan terbesar dalam penegakan hukum laut di Ampenan adalah tingginya aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang dan narkoba. Hal ini menjadi prioritas utama bagi aparat keamanan laut untuk ditindak secara tegas.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum laut di Ampenan memerlukan peran aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di perairan tersebut. “Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan maritim di wilayah Ampenan,” kata Prigi.
Upaya meningkatkan keamanan maritim di Ampenan juga perlu didukung dengan perlengkapan dan sarana yang memadai bagi aparat keamanan laut. Investasi dalam pembangunan pos pengawasan laut dan peningkatan kapasitas personel merupakan langkah penting yang harus dilakukan.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Kepala Bakamla RI Laksda Bakamla TNI Dr. Aan Kurnia menyatakan, “Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas personel Bakamla dalam menangani berbagai tantangan dalam penegakan hukum laut, termasuk di wilayah Ampenan.”
Dengan kerjasama yang solid antara berbagai pihak terkait dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan penegakan hukum laut di Ampenan dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan maritim di wilayah tersebut.