Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap batas laut harus dilakukan secara tegas dan efektif.
Menurut Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Beliau menegaskan bahwa negara harus memiliki keberanian untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan mereka.
Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Hal ini seringkali dilakukan oleh kapal asing yang masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus penangkapan ikan ilegal ini seringkali merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta TNI AL untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Hal ini dilakukan melalui patroli gabungan di perairan Indonesia serta penindakan terhadap kapal-kapal yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak akan segan-segan untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan mereka.
Dengan adanya upaya penegakan hukum yang keras terhadap pelanggaran batas laut, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia. Sehingga, keberadaan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.