Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan tindak pidana laut adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Koordinasi yang kurang efektif antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya dapat menyebabkan penanganan tindak pidana laut menjadi terhambat.”
Selain itu, permasalahan lain yang sering muncul adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan patroli laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Keterbatasan sarana seperti kapal patroli dan alat komunikasi yang memadai dapat membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana laut menjadi terhambat.”
Namun, tidak ada yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Dengan adanya kesadaran bersama dari semua pihak terkait, permasalahan dalam penanganan tindak pidana laut dapat diatasi. Sebagai contoh, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan tindak pidana laut. “Kami akan terus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut,” ujarnya.
Selain itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana juga perlu terus dilakukan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penegakan hukum di laut, termasuk dengan memperbanyak kapal patroli dan alat komunikasi yang memadai.”
Dengan adanya kesadaran bersama dan upaya peningkatan sarana serta prasarana, diharapkan penanganan tindak pidana laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Semua pihak perlu berperan aktif dalam menjaga keamanan laut demi keberlangsungan sumber daya kelautan yang kita miliki.